Anomali Transparansi Dokumen Epstein

Hari yang disebut sebagai Epstein File Transparency Day datang dengan janji besar: untuk pertama kalinya, Pemerintah Amerika Serikat dipaksa oleh undang-undang membuka arsip pesohor kriminal Jeffrey Epstein kepada publik. 

Janji ini segera dibingkai sebagai momen penentuan, seolah-olah akhirnya publik akan mendapatkan jawaban jujur tentang siapa saja yang terlibat, dari kalangan Partai Republik maupun Partai Demokrat, dan seberapa dalam kegagalan negara melindungi korban. Namun sejak jam-jam pertama rilis, harapan itu berbenturan dengan kenyataan yang jauh lebih rumit dan mengecewakan.

Pernyataan Wakil Jaksa Agung Todd Blanche terdengar meyakinkan di permukaan. Ratusan ribu dokumen akan dirilis dalam rentang waktu 30 hari, dengan alasan kehati-hatian demi melindungi korban. Argumen ini masuk akal, bahkan perlu. Tidak ada kepentingan publik yang sah untuk mengekspos identitas korban kekerasan seksual. Masalahnya adalah apa yang dirilis hari ini ternyata bukan keseluruhan arsip, meskipun undang-undang mengharuskan pelepasan penuh. 

Publik tidak diberi kejelasan dokumen mana yang ditahan, mengapa ditahan, dan kapan akan dibuka. Transparansi yang dimulai dengan ketidaklengkapan secara struktural sudah menanamkan kecurigaan sejak awal.

Keraguan itu semakin kuat ketika melihat skala dan pola redaksi. Banyak halaman dipenuhi blok hitam tanpa penjelasan. Redaksi untuk wajah korban atau detail sensitif bisa dipahami. Namun ketika seluruh halaman juri agung New York, ratusan halaman jumlahnya, dirilis dalam keadaan sepenuhnya gelap tanpa satu pun keterangan alasan, transparansi berubah menjadi formalitas kosong. 

Undang-undang mengharuskan penjelasan redaksi, tetapi dalam praktiknya penjelasan itu tidak muncul. Ketika redaksi menjadi aturan, bukan pengecualian, publik berhak bertanya apakah yang sedang terjadi adalah keterbukaan atau sekadar pengelolaan citra.

Kecurigaan semakin tajam ketika redaksi terlihat melindungi pihak-pihak yang tampaknya bukan korban. Dalam beberapa dokumen terdapat pesan kepada Epstein yang secara eksplisit mengisyaratkan penyediaan perempuan, namun identitas pengirim disensor sepenuhnya. Tanpa konteks tambahan, sulit menerima bahwa pihak yang menawarkan orang kepada Epstein otomatis dikategorikan sebagai korban. Mungkin ada konteks yang belum dirilis, tetapi justru di situlah letak masalahnya. Pemerintah meminta kepercayaan publik sambil menahan konteks yang diperlukan untuk memahami dokumen itu sendiri.

Di tengah ketertutupan tersebut, rilis ini tetap menyuguhkan materi yang secara politis mudah dikonsumsi. Bill Clinton muncul berulang kali, dalam foto dan catatan yang menempatkannya dekat dengan Epstein dan Ghislaine Maxwell. Tidak mengherankan jika sorotan publik dan Gedung Putih tertuju ke sana. Clinton adalah figur besar, dan kehadirannya memberi narasi yang sederhana dan tajam. Namun sorotan ini justru memunculkan pertanyaan yang lebih mendasar. Jika Clinton adalah satu-satunya figur besar yang relevan, mengapa butuh puluhan tahun untuk membuka arsip ini? Mengapa ada penutupan sistematis jika jawabannya sesederhana itu?

Pertanyaan tersebut semakin sulit diabaikan ketika melihat absennya figur lain secara mencolok. Donald Trump, yang secara historis diketahui memiliki hubungan sosial dengan Epstein, hampir tidak muncul dalam rilis DOJ kali ini. Yang ada hanya foto-foto arsip umum yang tidak memberikan informasi baru. Ini bukan tuduhan, melainkan ketidakseimbangan yang faktual. Mengingat adanya laporan sebelumnya yang menyebut namanya muncul berkali-kali dalam dokumen, ketidakhadiran itu terasa janggal. Hasilnya adalah rasa tidak puas yang luas dan kesimpulan yang sulit dihindari bahwa rilis ini belum lengkap.

Di luar politik dan nama besar, temuan yang paling bermakna justru berkaitan dengan korban. Dokumen yang menguatkan laporan Maria Farmer kepada FBI pada 1996 adalah inti moral dari rilis ini. Selama bertahun-tahun, kesaksiannya diragukan dan tidak pernah diakui secara resmi. Kini, arsip pemerintah sendiri menunjukkan bahwa ia memang melapor, dengan tuduhan serius yang seharusnya memicu penyelidikan mendalam. Fakta bahwa tidak ada tindakan berarti yang diambil, bahkan ada klaim panggilan yang diputus tanpa tindak lanjut, merupakan dakwaan keras terhadap penegakan hukum. Ini bukan sekadar kegagalan birokrasi, melainkan kegagalan negara terhadap korban.

Dokumen-dokumen lain memperlihatkan sisi Epstein yang sangat mengganggu, dengan catatan tentang permintaan identifikasi untuk memastikan usia di bawah 18 tahun dan preferensi yang secara eksplisit merujuk pada anak di bawah umur. Detail ini menjijikkan, tetapi relevan karena menunjukkan bahwa kejahatan tersebut bukan rumor atau interpretasi, melainkan tercatat dalam arsip resmi. Fakta-fakta ini memperkuat argumen bahwa fokus utama seharusnya adalah kejahatan dan korban, bukan sekadar daftar nama terkenal.

Rilis paralel dari House Oversight Committee, terutama dari kalangan Demokrat, menambah lapisan kebingungan. Foto-foto yang dirilis memuat berbagai tokoh publik, tetapi konteks hukumnya berbeda dari rilis DOJ. Bagi publik, perbedaan ini sering kabur, dan hasilnya adalah campuran informasi yang sulit dipilah. Dalam kondisi seperti ini, transparansi justru menuntut disiplin ekstra, bukan fragmentasi tambahan.

Masalah mendasar dari keseluruhan proses ini adalah krisis kepercayaan. Hampir semua tokoh yang disebut mengeluarkan penyangkalan seragam, menyatakan tidak tahu dan tidak terlibat. Mungkin sebagian memang tidak terlibat. Namun sulit bagi publik untuk menerima bahwa tidak ada satu pun yang mengetahui apa-apa, ketika begitu banyak orang berada di sekitar Epstein, sering kali dalam konteks yang sama dengan keberadaan gadis-gadis muda. Ketika semua orang menyangkal dan negara tidak menyediakan gambaran utuh, ruang spekulasi justru semakin melebar.

Pada akhirnya, Epstein File Transparency Day terasa lebih dekat dengan proyek redaksi khusus daripada transparansi sejati. Janji rilis bertahap mungkin masih akan menghasilkan informasi baru, tetapi dengan pola redaksi saat ini, kepercayaan publik sudah terlanjur terkikis. Selama hampir tiga dekade, negara gagal melindungi korban, gagal bertindak atas laporan dini, dan gagal bersikap terbuka. Rilis ini, alih-alih menutup bab kelam itu, justru mengingatkan betapa panjang dan dalam kegagalan tersebut. Transparansi sejati bukan sekadar membuka arsip, melainkan memberi konteks, konsistensi, dan keberanian untuk membiarkan publik melihat keseluruhan gambar, meski itu tidak nyaman bagi siapa pun yang berkuasa.

Oleh : Coffezilla