Rilis File Epstein Desember 2025: Transparansi yang Tertunda, Redaksi yang Kontroversial, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Pada 19 Desember 2025, Department of Justice (DOJ) Amerika Serikat akhirnya merilis batch pertama dokumen terkait investigasi Jeffrey Epstein, sesuai mandat Epstein Files Transparency Act yang ditandatangani Presiden Trump pada November 2025. Undang-undang bipartisan ini mewajibkan rilis semua dokumen tidak rahasia paling lambat tanggal tersebut, dengan pengecualian terbatas untuk lindungi identitas korban. Namun, apa yang terjadi selanjutnya bukanlah "transparansi penuh" seperti yang dijanjikan, melainkan proses bertahap yang penuh redaksi berat, keterlambatan, dan kritik dari berbagai pihak—termasuk korban, anggota Kongres Demokrat maupun Republik.

Pendapat saya, rilis ini menunjukkan paradoks sistem peradilan Amerika: Tekanan publik dan legislatif berhasil memaksa pembukaan file setelah bertahun-tahun, tapi eksekusinya masih meninggalkan rasa curiga bahwa institusi seperti DOJ dan FBI lebih prioritaskan "perlindungan" daripada akuntabilitas penuh. Meskipun tidak ada "bombshell" baru yang mengungkap jaringan kriminal elit secara dramatis, dokumen yang dirilis mengonfirmasi apa yang sudah kita curigai: Epstein bukan predator sendirian, tapi dibantu oleh sistem yang lambat bertindak, dan koneksinya melintasi partai politik.

Fakta utama dari rilis hingga akhir Desember 2025:

Volume dan Konten : DOJ merilis puluhan ribu halaman, termasuk foto, email internal, catatan investigasi, paspor palsu Epstein, blueprint rumahnya, dan transkrip partial grand jury. Ada mention tokoh seperti Bill Clinton, Donald Trump (termasuk penerbangan jet pribadi 1990-an), Bill Gates, Noam Chomsky, dan lainnya—tapi kebanyakan sudah publik sebelumnya dan tidak ada tuduhan kriminal baru.

Materi Redaksi yang Berat : Banyak halaman penuh hitam, termasuk 119 halaman grand jury New York. DOJ klaim ini untuk lindungi korban dan investigasi aktif, tapi kritikus seperti Rep. Ro Khanna (D) dan Thomas Massie (R) sebut sebagai "over-redaction" yang melanggar semangat undang-undang. Undang-undang secara eksplisit larang redaksi berdasarkan "embarrassment" atau "reputational harm".

Keterlambatan Besar : Pada 24 Desember, DOJ umumkan temuan >1 juta dokumen tambahan dari FBI dan jaksa New York, sehingga rilis penuh butuh "beberapa minggu lagi". Ini picu ancaman contempt of Congress terhadap Attorney General Pam Bondi.

Kontroversi Lain : Beberapa file sempat hilang dari situs DOJ (termasuk foto Trump), meski kemudian dikembalikan. Ada juga dokumen palsu seperti surat Epstein ke Larry Nassar yang DOJ konfirmasi fake.

Tidak ada "client list" klasik yang diungkap—seperti yang dikonfirmasi DOJ sejak Juli 2025, tidak ada bukti daftar klien untuk blackmail. Epstein memang punya jaringan luas, tapi bukti kriminal terhadap "elit" tetap terbatas pada yang sudah diketahui (seperti Ghislaine Maxwell yang dipenjara).

Opini saya di sini jelas: Rilis ini adalah langkah maju, tapi terlalu lambat dan terlalu hati-hati. Korban seperti Maria Farmer (yang lapor ke FBI sejak 1996 tapi diabaikan) pantas dapat keadilan penuh, bukan versi disensor. Kritik bipartisan menunjukkan ini bukan isu partai, tapi institusi. Dalam 15 hari pasca-rilis awal, DOJ wajib beri laporan redaksi ke Kongres, termasuk daftar "politically exposed persons". Itu bisa jadi momen kunci—jika tidak, tekanan publik harus terus dipelihara agar "paru-paru" kebenaran ini tidak lagi tersumbat oleh birokrasi.

Pada akhirnya, kasus Epstein ingatkan kita bahwa kekuasaan sering lindungi diri sendiri, lintas ideologi. Transparansi sejati bukan hanya rilis dokumen, tapi akuntabilitas nyata. Mari kita pantau kelanjutannya di awal 2026—karena cerita ini belum selesai.

Oleh : Danxik